[ad_1]

Badung –

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung menyoroti sejumlah isu krusial yang tengah dihadapi sektor pariwisata di Badung. Di antaranya, kelebihan kapasitas destinasi wisata hingga beragam pelanggaran hukum wisatawan asing.

“Kemudian, ketidaktertiban transportasi, serta meningkatnya angka kriminalitas,” ujar Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya, dalam audiensi asosiasi pariwisata dengan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Selasa (29/4/2025).

Selain mengungkapkan beragam permasalahan, PHRI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Yakni, mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, optimalisasi promosi digital, serta penegakan regulasi terhadap pelaku usaha pariwisata yang belum memenuhi persyaratan perizinan.

“PHRI menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menghindari konsentrasi wisata di wilayah-wilayah tertentu yang berisiko mengalami over kapasitas,” urai Rai.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menegaskan komitmen strategisnya dalam membangun pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berlandaskan kearifan lokal melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.

Dalam pertemuan tersebut, Adi Arnawa menekankan pentingnya pengembangan pariwisata yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan ekologi, pelestarian budaya, dan keseimbangan sosial.

“Pariwisata yang dikembangkan harus selaras dengan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka bali, sebagai fondasi untuk menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya,” ujarnya.

Adi juga menyoroti sejumlah tantangan aktual yang dihadapi daerah, seperti kemacetan lalu lintas, permasalahan pengelolaan sampah, serta tekanan terhadap daya dukung lingkungan.

Menjawab isu-isu tersebut, pemerintah daerah telah merumuskan berbagai langkah konkret, antara lain penataan sistem lalu lintas di kawasan padat seperti Uluwatu dan Canggu, serta revitalisasi kawasan Kuta melalui pelebaran trotoar dan pemindahan kabel udara ke bawah tanah. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Menurut Adi, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan pariwisata yang berorientasi pada kualitas, bukan semata-mata kuantitas. Unutk itu, diperlukan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, dan seluruh elemen masyarakat.

“Hal itu agar Badung dapat tampil sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berpijak pada nilai-nilai lokal dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat bali,” ungkap Adi Arnawa seraya memberikan apresiasi atas masukan yang konstruktif dari para pelaku industri pariwisata.

Dia menegaskan Pemkab Badung akan meningkatkan intensitas pengawasan, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta menunda pengerjaan proyek-proyek nonprioritas.

“Gunanya untuk mengalokasikan sumber daya bagi pengembangan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan dan pembangunan jalur alternatif pariwisata,” tandas bupati asal Pecatu, Kuta Selatan, itu.

(hsa/hsa)

[ad_2]